Bentuk Kerjasama Dalam Penggunausahaan Aset Daerah

Dalam UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, titik berat otonomi daerah terletak di daerah tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, dalam melaksanakan otonomi daerah, diperlukan sumber pembiayaan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

Bentuk kerjasama yang dimaksudkan oleh Siregar (2004 : 500-502) adalah : Dalam rangka pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda tak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan secara optimal, dapat dilaksanakan melalui penggunausahaan yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dilakukan dalam bentuk : BOT, BTO, BT, KSO atau bentuk lainnya. Pemilihan bentuk kerjasama tersebut berdasarkan kondisi eksisting yang memberikan flesibilitas kepada kedua belah pihak baik pemerintah maupun pihak swasta untuk mengadakan kerjasama.

A. Beberapa bentuk kerjasama pemerintah dan swasta yang umum dilakukan untuk mengoptimalkan aset tersebut yaitu :

  1. Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer (BOT), adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar konstribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

  2. Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate (BTO) adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai pemerintah daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan konstribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

  3. Bangun Serah atau Build Transfer (BT) adalah perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan ketentuan tanah milik pemerintah daerah, pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai pihak ketiga menyerahkan kepada pemerintah daerah membayar biaya pembangunannya.

  4. Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, premarital daerah menyediakan barang daerah dan pihak ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

B. Dasar pertimbangan penggunausahaan barang daerah yaitu :

a. Barang daerah belum dimanfaatkan.

b. Mengoptimalkan barang daerah.

c. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas.

d. Meningkatkan pendapatan daerah.

e. Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah.

C. Barang daerah yang diguna-usahakan berupa tanah dan atau bangunan milik/dikuasai daerah.

D. Persyaratan pelaksanaan pengguna-usahaan harus memenuhi antara lain :

a. Gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

b. Pemerintah daerah tersebut sudah memiliki tanah yang belum dimanfaatkan.

c. Dana untuk pembangunan berikut penyediaan fasilitasnya tidak membebani APBD.

d. Bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan kembali.

e. Pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra kerja) harus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian.

f. Mitra kerja harus membayar konstribusi ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.

g. Selama masa pengoperasian tanah dan bangunan tetap milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

h. Penggunaan tanah yang dibangunan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW/K).

g. Jangka waktu penggunausahaan paling lama 25 tahun sejak dimulai masa pengoperasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bagian Kelima, pasal 26. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara / daerah dilaksanakan sebagai berikut :

  1. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud.

  2. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/ peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

  3. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar konstribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan.

  4. Besaran pembayaran konstribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

  5. Besaran pembayaran kosntribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang.

  6. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

  7. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

  8. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Tulisan ini diilhami dari tesis yang saya kerjakan semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

referensi : Siregar, Doli D. (2004), Manajemen Aset, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: